JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia diminta bersikap tegas dalam
merespons kekerasan militer di Mesir. Sayangnya pemerintahan SBY masih
memperlihatkan sikap pasif dalam menyaksikan kekejaman tersebut.
"Sikap ini justru tidak respek dan proteksi terhadap hak asasi manusia
sebagai anggota PBB," ujar anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM), Natalius Pigai di Jakarta, Kamis (15/8).
Pigai menjelaskan ada dua tindakan militer Mesir yang dipimpin Jenderal
Abdel Fatah Al Sisi yang bertentangan dengan demokrasi dan HAM.
Pertama, kudeta miter adalah anti-demokrasi karena dunia telah melihat
Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu di Mesir dan menjadikan Muhammad
Mursi sebagai presiden.
“Alasan militer Mesir bahwa penggulingan dilakukan karena Mursi tidak
mau berkoalisi atau rekonsiliasi dengan kelompok lain tidak dapat
dibenarkan, “ tambahnya.
Kedua, kekerasan dan kekejaman yang mengakibatkan ribuan orang tewas
bertentangan dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Sipil dan
Politik (ICCPR).
"Indonesia sebagai negara pihak yang menandatangi Konvensi PBB tentang
ICCPR harus tegas terhadap kekejaman militer Mesir yang secara sengaja
membungkam kebebasan ekpresi rakyat, melakukan penganiayaan, penyiksaan,
serta pembunuhan terhadap demonstran pendukung Mursi,"
pungkasnya.[berita99]
0 komentar:
Posting Komentar